Kompas Peduli Hutan atau disingkat KOMIU didirikan pada Tanggal 12 Maret 2016,  berdasarkan keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0010897.AH.01.04 Tahun 2019 KOMIU menjadi Badan Hukum yang berbentuk Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU) yang ditetapkan pada tanggal 05 Agustus 2019, dengan Akta Notaris Nomor 18.

Kata “komiu” diadopsi dari Bahasa keseharian Suku Kaili yang mendiami lembah Palu, dimana arti “komiu” adalah “kamu, engkau atau Anda”.  Melihat kondisi pengelolaan sumber daya alam dan pengambilan kebijakan yang tidak transparan, tidak partisipatif dan tidak akuntabilitas sehingga berdampak pada meningkatnya angka deforestasi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Atas dasar hal tersebut, KOMIU secara kelembagaan berkomitmen  mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang lestari demi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem yang berkelanjutan. Berdasarkan pengalaman kerja-kerja sebelumnya KOMIU fokus untuk mendorong perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan lestari guna adaptasi dan mitigasi atas perubahan iklim, membangun jaringan advokasi dan monitoring sumber daya alam secara luas, massive dan komperhensif, mengembangkan berbagai kajian ilmiah dan dokumentasi terhadap system pengelolaan sumber daya alam yang berbasis fakta dan bukti, dan membentuk kader-kader yang penduli dengan kelestarian ekosistem sumber daya alam yang berkelanjutan.

Untuk mendukung Tujuan Organisasi KOMIU memiliki Beberapa Divisi Pendukung yaitu :

1. Direktur 

Direktur memiliki fungsi memimpin organisasi dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan Lembaga, direktur juga memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari struktur anggota dan divisi-divisi pendukung dan menyampaikan laporan kepada Pembina dan Pengawas KOMIU.

2. Divisi Advokasi & Kampanye.

Kompas Peduli Hutan memiliki Divisi Advokasi & Kampanye yang berfungsi untuk  melakukan pendampingan terhadap kelompok marginal baik didalam dan sekitar hutan, melakukan  pelaporan kasus, loby dan negosiasi,  perencanaan lengkap yang meliputi isu, kasus, aktivitas dan situasi politik, budaya dan ekonomi,  serta melakukan kampanye masalah-masalah lingkungan media baik cetak maupun online.

3. Divisi Riset & Data Base.

Divisi Riset dan Data Base memiliki fungsi untuk melakukan penelusuran informasi yang terverifikasi dengan dokumen data  yang dilakukan secara aktif, tekun dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan fakta dan butki, selain itu divisi ini juga mendokumentasikan pembelajaran-pemebalajaran baik yang didapatkan dari pengalaman maupun pelaksanaan program baik secara kelembagaan maupun individu.

4. Divisi Keorganisasi & Jaringan.

Divisi Keorganisasian dan Jaringan,  bertugas untuk mendokumentasikan setiap perkembangan keputusan/kebijakan organisasi,  memanajemen peningkatan kapasitas baik invidu maupun kelompok. dan membangun dukungan advokasi secara luas.

5. Divisi Keuangan.

Divisi Keuangan bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pemanfataan sumber daya keuangan dalam entitas secara efisien dan efektif.

Sejarah

Komentar Anda...