Palu – Bagaimana cara memastikan sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN), Neo Energy Parimo Industrial Estate (NEPIE) berjalan sesuai aturan?
Pertanyaan itu yang dibahas dalam Diskusi Review Dokumen PSN di Kecamatan Siniu, Parigi Moutong, yang digelar Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU) bekerjasama dengan Yayasan Prakarsa Borneo, Selasa (10/11) di Palu.
Diskusi ini menghadirkan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, akademisi hukum, jurnalis, dan masyarakat. Bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk menyusun cara verifikasi yang benar agar PSN tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Di negara hukum, tidak ada kekuasaan yang tidak terbatas, termasuk dalam proyek strategis. Karena itu PSN justru harus menjadi contoh tertib hukum,” ujar Givents, Direktur KOMIU, membuka diskusi.
Baca disini …Di Balik Ambisi Pembangunan Kawasan Industri Hijau Neo Energy Parimo Industrial Estate Parigi Moutong
Pembelajaran 1:
Proyek Strategi Nasional (PSN) Bukan Izin, PSN Bukan Pengecualian Salah satu pembelajaran terpenting dari diskusi ini adalah meluruskan pemahaman tentang PSN. PSN adalah label prioritas dari pemerintah pusat. PSN bukan izin, bukan KKPR, bukan AMDAL, dan bukan pengganti RTRW.
PSN tidak bisa mengubah RTRW dengan sendirinya. Hasil overlay awal yang dipaparkan tim KOMIU menunjukkan, dalam Perda RTRW Kabupaten dan Provinsi yang direview, wilayah kecamatan siniu belum ditemukan peruntukan sebagai kawasan industri. Sebagian wilayah tercatat sebagai kawasan budidaya, dan sebagian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, peserta sepakat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan.Pertanyaan yang benar bukan “Apakah ini melanggar?”, melainkan “Dokumen apa lagi yang perlu kita lihat?”Apakah sudah ada revisi RTRW setelah NEPIE ditetapkan PSN? Apakah sudah ada RDTR dan Rencana Tapak yang lebih detail? Apakah sudah ada Pertimbangan Teknis Pertanahan dari ATR/BPN? Tanpa dokumen-dokumen itu, verifikasi belum lengkap.
Pembelajaran 2:
Tiga Isu yang Harus Dipisahkan Akademisi hukum tata ruang, Dr. Mohammad Tavip, mengingatkan bahwa dalam review ini ada tiga isu yang sering dicampuradukan, padahal dasar hukumnya berbeda:
- Isu Tata Ruang: Apakah lokasi sudah sesuai Perda RTRW, RDTR, dan dokumen perencanaan lainnya?
- Isu Keabsahan Tindakan: Apakah KKPR, AMDAL, dan Persetujuan Lingkungan dari DLH diterbitkan dengan prosedur yang benar?
- Isu Maladministrasi: Apakah ada perilaku penyelenggaraan pelayanan publik yang bertentangan dengan regulasi dan asas pemerintahan yang baik? Ini ranah Ombudsman, yang menilai perilaku, bukan sekadar dokumen.”Kita harus clearkan dulu: tidak ditetapkan, tidak ditemukan karena datanya belum ada, atau memang belum ada. Kalau tidak clear di situ, kita tidak bisa mengeluarkan statement bahwa itu maladministrasi,” tegas Tavip.
Pembelajaran 3:
Keterbukaan Adalah Bagian dari Tertib Hukum Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, Ruslan, menekankan bahwa proses perizinan dan AMDAL harus dikerjakan secara serius dan terbuka untuk masyarakat. “Kami berharap kelengkapan administrasi bisa terbuka untuk masyarakat. Yang terpenting adalah proses pengerjaan izin ataupun AMDAL bisa dikerjakan secara serius,” ujarnya.
Sementara itu, temuan lapangan dari WALHI Sulteng dan Solidaritas Perempuan menunjukkan masih ada kesenjangan informasi. Informasi tentang rencana kawasan industri baru sampai ke pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan tokoh-tokoh tertentu. Sebagian masyarakat belum mendapatkan informasi yang memadai, padahal sebagian besar warga Siniu adalah petani yang lahannya masih produktif.
Di lapangan juga ditemukan variasi nilai ganti rugi yang berbeda-beda. Diskusi ini tidak menyimpulkan soal benar-salahnya nilai tersebut. Yang disepakati adalah perlunya klarifikasi: skema apa yang dipakai, dokumen pembanding apa yang tersedia, dan bagaimana mekanisme penyelesaian yang adil jika ada perbedaan pemahaman.