Palu- Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU). Dalam upaya memperkuat tata kelola perikanan berkelanjutan, telah dilaksanakan kegiatan bertajuk “Mengadvokasi Roadmap Perikanan Gurita dalam Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi.” Kegiatan ini menghadirkan Kepala Desa Desa Bungin, Gunawan Gaing, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Mahrobin M. Moligay, sebagai narasumber utama, yang dilaksanakan di Kota Salakan (25/02/2026)
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas PMD menekankan pentingnya peran strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola desa melalui integrasi kebijakan perikanan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan desa. Ia menjelaskan bahwa dokumen seperti RPJMDes dan RKPDes merupakan instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan desa, termasuk dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Integrasi roadmap pengelolaan gurita dinilai penting agar keberlanjutan ekologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dapat berjalan secara seimbang.
Sementara itu, Kepala Desa Bungin memaparkan praktik penyelarasan RPJMDes dengan roadmap pengelolaan gurita di kawasan Banggai. Proses tersebut dilakukan melalui musyawarah desa, penguatan kelembagaan kelompok nelayan, serta integrasi program pengawasan dan pengelolaan berbasis komunitas ke dalam dokumen perencanaan desa. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kebijakan teknis kawasan memiliki legitimasi serta dukungan anggaran di tingkat desa.
Diskusi yang berlangsung secara interaktif menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan unit pengelola kawasan konservasi. Para peserta sepakat bahwa roadmap pengelolaan gurita harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah agar implementasinya lebih efektif dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun komitmen bersama untuk memperkuat integrasi kebijakan perikanan gurita dalam dokumen perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, adaptif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir.